Jakarta, EDITOR.ID,- Misi mulia pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming untuk menyediakan makan siang gratis bagi jutaan anak sekolah dan ibu hamil mendapat cibiran dan sikap pesimis dari sebagian kelompok pengkritik. Darimana Prabowo akan mendapatkan anggaran untuk memberikan makan siang bagi sedikitnya 80 juta anak dan ibu hamil yang ditaksir mencapai angka diatas Rp200 triliun.
Karena dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sangat mustahil angka ratusan triliun hanya untuk satu program anggaran itu akan bisa diwujudkan.
Banyak yang tidak tahu dan tidak paham jika Prabowo diam-diam sudah punya skenario dan jawaban darimana ia akan mendapatkan uang untuk memberikan makan siang gratis bagi anak-anak Indonesia dan ibu hamil.
Rahasia itulah yang kemudian “dibocorkan” adik Kandung Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hasim Djojohadikusumo saat memberikan pidato dalam sebuah acara Diskusi bertema Dialogue: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran yang diselenggarakan atas kerja sama antara APEC Business Advisory Council (ABAC) Indonesia, Kementerian Investasi/BKPM, dan Kementerian Keuangan.
Acara ini berlangsung pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024, pukul 09.30 WIB. Lokasinya berada di Hutan Kota by Plataran, yang terletak di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.
Hashim yang juga sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus CEO Arsari Group menyatakan Indonesia akan mengantongi penerimaan negara dalam waktu dekat. Tak tanggung-tanggung, dana yang akan didapatkan pemerintah itu bahkan mencapai Rp300 triliun.
Lantas uang sebanyak Rp300 triliun itu didapat darimana? Dana itu akan diperoleh dari “penindakan hukum” terhadap pengusaha kelapa sawit ilegal yang telah merusak dan membabat hutan. Mereka akan dikenakan tindakan hukum hingga diproses ke pengadilan.
Awalnya Hashim Djojohadikusumo membeberkan banyaknya pengusaha sawit ilegal yang membabat hutan negara untuk kebun sawit ilegal. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah melaporkan kepada pemerintah bahwa di Indonesia ada sekitar 7,7 juta hektare lahan perkebunan sawit ilegal.
Hal itu diketahui berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh BPKP melalui drone dan satelit.
“Ada banyak perkebunan sawit ilegal, kurang lebih 7 hektar hutan. BPKP sudah melihat dan memantau dengan drone dan satelit. Para pengusaha ini daftarnya sudah ada. Saya sudah lihat, ada 300 lebih,” kata Hashim, pada Sabtu (31/08/2024).
Hashim mengungkapkan dari 300 pengusaha sawit ilegal telah diberitahu bahwa mereka seharusnya masuk penjara karena tindakan mereka yang melanggar hukum.
