Jakarta, EDITOR.ID,- Suhu politik menjelang pencoblosan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 makin memanas. Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD melakukan manuver dengan mengundurkan diri dari tanggung jawabnya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Manuver ini kemudian digoreng dan dibumbui dengan merebaknya isu akan adanya sejumlah menteri yang mengikuti jejak Mahfud MD mengundurkan diri. Agenda ini “dikampanyekan” dengan tujuan terselubung untuk mendegradasi citra dan kewibawaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang masih kuat pengaruhnya dan dukungan rakyat diatas 80 persen.
Ditebarkan narasi dan isu pasca Mahfud MD mengundurkan diri suasana di Kabinet Jokowi sudah tidak nyaman. Tuduhan kelompok yang tidak suka dengan Jokowi menyebut bahwa Jokowi terlalu memihak kepada Capres nomor urut 02 Prabowo, sehingga para menterinya merasa tidak nyaman dan kompak lagi.
Bahkan isu dinaikkan lagi tensinya menjadi kabar bahwa sejumlah menteri akan ikut mundur mengikuti langkah Mahfud MD. Apakah benar isu yang ditebar melalui berbagai media sosial tersebut?
Dengan tegas Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto memastikan para menteri asal partainya tak akan mundur dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Pilpres 2024.
Hasto menegaskan, para menteri dari PDIP akan tetap bertahan di kursinya hingga era kepresidenan Jokowi berakhir.
“Ya tentu saja (tetap di kabinet),” kata Hasto di Taman Budaya Yogyakarta, Rabu (24/1/2024) malam silam.
Hasto meyakinkan, para menteri PDIP akan fokus bekerja hingga akhir masa jabatan demi stabilitas politik, mengantisipasi pihak-pihak yang mencari keuntungan dalam kekisruhan.
“Menteri-menteri dari PDI Perjuangan fokus, agar apa? Agar tidak ada instabilitas politik. Agar tidak ada pihak-pihak ketiga yang mengail di air keruh,” ujarnya.
Dia tak menghendaki kemelut imbas menteri mengundurkan diri secara berjamaah seperti peristiwa yang terjadi pada era kepresidenan Soeharto 25 tahun lalu kembali terulang. Ia juga menekankan bahwa pemerintahan adalah urusan kebangsaan.
“Jadi, berpolitik ini harus melihat kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Kita lihat zaman Pak Harto ketika situasi politik diwarnai dengan mundurnya secara massal menteri kemudian menciptakan instabilitas politik, terlebih ketika benih-benih gerakan mahasiswa itu sudah ada,” imbuhnya.
Sebelumnya ekonom INDEF Faisal Basri juga menebarkan narasi jika dirinya mendengar 15 menteri akan mundur. Salah satunya Faisal Basri menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono disebut mundur dari Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
