EDITOR.ID ? Surabaya, Kebijakan Kementerian Sosial soal penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada terdampak pandemi tak luput dari berbagai masalah.
Seperti yang terjadi di Bangkalan, Jawa Timur baru-baru ini, warga menemukan beras bansos telah berkutu.
Peristiwa tersebut mendapat sorotan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga.
Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Presiden BEM Unair Muhammad Risyad Fahlefi dan Menteri Sosial Politik Rakha Maulana Abdillah yang diterima Editor.ID pada Sabtu (7/8/2021), mereka meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk bertindak secara cepat dan tanggap apabila terjadi permasalahan terhadap penyaluran program bantuan sosial.
BEM Unair juga menuntut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan kontrol ketat penyaluran bantuan sosial agar tidak terdapat pemangkasan dan penyelewengan dari aparat pemerintahan.
?Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus segera mengganti beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bermasalah jika terjadi di berbagai daerah di Indonesia?, kata Risyad
Bahkan para mahasiswa dengan tegas meminta aparat hukum harus mengusut potensi korupsi dari berbagai permasalahan penyaluran beras bansos
Sebagai upaya mengawal kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, BEM Universitas Airlangga akan menampung pengaduan bansos bagi masyarakat di Jawa Timur.
