Program pertama yang dikritisi Achmad adalah adalah BLT terhadap 20,65 juta keluarga penerima manfaat senilai Rp 600 ribu dengan total anggaran Rp 12,4 triliun. Uang ini dibayarkan selama empat kali dengan besaran Rp 150 ribu, tapi pembayarannya dirapel dua kali saja masing-masing Rp 300 ribu.
Kedua bantuan subsidi upah (BSU) Rp 600 ribu untuk 16 juta pekerja yang punya gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan total anggaran Rp 9,6 triliun. Ketiga, pengalihan 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk subsidi transportasi di daerah, ojek dan nelayan, hingga perlindungan sosial tambahan lainnya. Total anggaran Rp 2,17 triliun.
“BLT diberikan ke keluarga miskin tidak antisipatif karena yang terdampak bukan masyarakat kecil saja, yang paling terdampak justru kelompok menengah yang akan menjadi kelompok miskin baru,” ujar dia. (tim)
