EDITOR.ID, Bandung – Aset-aset milik pemerintah Provinsi Jabar banyak tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jabar.
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Jabar, Raden Tedi menjelaskan bahwa pendataan aset milik Pemprov masih terkendala data dan keabsahan aset tersebut.
“Seharusnya aset milik Pemprov Jabar ini bisa menjadi sumber pendapatan, namun karena tidak dioptimalkan menjadi tidak bermanfaat dan bahkan tidak terdata dengan baik,'” jelas Raden Tedi, Sabtu 9 Oktober 2021.
Raden Tedi melihat, aset- aset daerah yang dimiliki Pemprov ini, jika dioptimalkan juga akan berkontribusi bagi pendapatan daerah.
?Salah satu cara untuk mengoptimalkan, bisa dimulai dari sertifikasi aset,? ungkapnya.
Sebab, lanjut Tedi, tidak sedikit aset Pemprov Jawa Barat yang masih belum bersertifikat.
“Saya melihat pemprov mengabaikan soal sertifikasi aset, padahal ini penting dalam rangka memastikan kejelasan status serta keberadaannya,” tegasnya.
Baik aset- aset yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maupun oleh instansi khusus yang kini berwenang dalam mengelola aset Pemprov Jawa Barat.
Setelah sertifikasi aset, lanjut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Pemprov Jawa Barat harus melakukan pemetaan aset berdasarkan letak dan fungsinya.
Baik yang dikelola sendiri oleh Pemprov Jawa Barat maupun aset- aset yang dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau yang murni dikerjasamakan dengan swasta.
?Dengan demikian, Pemprov Jawa Barat sudah memiliki data mengenai aset yang bisa diprioritaskan pemanfaatannya dalam menggenjot potensi pendapatan daerah,? tegasnya.
Hanya saja, kata Tedi, semuanya harus dilakukan dengan perencanaan serta proyeksi- proyeksi yang tepat.
“Baik proyeksi peruntukan aset yang ada maupun hasil yang akan diperoleh.
Sebab dalam perencanaan tidak bisa dilakukan dengan asal- asalan dan harus menggunakan analisis- anilisis yang cermat dan matang,” paparnya.
Raden Tedi berharap, kedepan tidak terjadi aset- aset yang sebenarnya potensi pendapatannya sampai miliaran rupiah, tetapi dalam realisasi pemasukannya hanya puluhan juta,? tandasnya.
(Advertorial Adikarya Parlemen DPRD Jabar)
