Banyak Aset Negara Hilang, Menteri ATR/BPN: Bentuk Percepatan Sertifikasi Aset Negara dan Daerah

  • Bagikan
img 20211206 wa0041
img 20211206 wa0041

EDITOR.ID,Ungaran, – Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil mengatakan, pihaknya memiliki program percepatan sertifikasi aset pemerintah. Oleh karena itu, setiap kantor wilayah ada yang melakukan supervisi. Dengan begitu aset negara itu harus segera dilakukan sertifikasi, sebab sudah banyak kasus aset negara yang hilang atau diakui pihak lain.

“Kami sudah ada program percepatan sertifikasi aset negara, ada supervisi di setiap kantor wilayah biar aset negara atau daerah itu bisa didaftarkan dan disertifikatkan,” ujar Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dalam acara penyerahan sertifikat tanah secara simbolis dan peresmian rumah layanan kantor pertanahan Kabupaten Semarang di Bandungan, Kabupaten Semarang, Senin (6/12/2021).

Menurutnya, banyak aset yang sudah hilang, atau dikuasai pihak lain, sehingga menjadi masalah di kemudian hari.” Untuk proses ini sebagai contoh kami sudah bantu sertifikasi aset tiang listrik milik PLN untuk disertifikatkan,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan agar dibuat tim khusus atau adhoc dari Kementerian ATR/BPN untuk percepatan sertifikasi aset negara dan daerah.

“Saya usulkan karena kita sudah WTP sepuluh kali tapi selalu saja dari BPK ada catatan soal aset negara atau daerah,” kata Ganjar ditemui usai acara.

img 20211206 wa0038
Menteri Sofyan Djalil berbincang dengan gubernur Ganjar pranowo

Setelah ditelusuri, lanjut Ganjar, catatan mengenai aset itu ternyata meliputi jalan hingga sepadan sungai. Dahulu aset-aset itu tidak pernah terpikirkan musti disertifikasi. Usulan itu juga untuk mencegah adanya sengketa kepemilikan aset negara yang diakui oleh pihak lain.

“Maka saya usul tadi ada tim yang menangani secara khusus. Kalau perlu dari kementerian ada tim adhoc yang mengelola khusus aset negara termasuk aset daerah. Kalau itu bisa dilakukan maka kita bisa membantu bagaimana teknisnya, prosedur, anggarannya,” katanya.

Ganjar menjelaskan kenapa harus tim adhoc agar penyelesaian bisa dilakukan dengan cepat, batas waktu bisa disiapkan, dan target yang musti dituntaskan. Ia bahkan berharap ada kebijakan yang segera dibuat mengenai tanah musnah.

“Tadi Pak Menteri mengatakan Kanwil-kanwil dan Kantah-kantah siap untuk diperintahkan kerja sama dengan kita maka ini yang akan kita dorong,” ungkapnya.(tim)

 129 Total Pengunjung,  1 Pembaca Hari ini

Settia
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan