Pengeboran gas lepas pantai (ilustrasi/eksplorasi.co)
Jakarta, EDITOR.iD,- Keterlambatan pengerjaan proyek pengembangan lapangan gas abadi di blok Masela, di wilayah lepas pantai Maluku, bisa menyebabkan pemerintah kehilangan potensi pendapatan (opportunity loss) sebesar 4 miliar dolar AS setiap tahun.
Berdasarkan data di Satuan Kerja Khusus Migas, perusahaan INPEX Corporation selaku operator di Blok Masela, berjanji akan menyiapkan anggaran investasi sebesar 30 Miliar dolar AS terdiri atas biaya capital expenditure (CAPEX) dan operational expenditure (OPEX). Dana ini sudah ada dalam rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) mereka.
Modal tersebut paling tidak akan menghasilkan 113 miliar dollar AS sepanjang proyek berlangsung.
“Sesuai rencana, pada tahun 2024 FLNG Abadi mulai beroperasi (onstream) dan menghasilkan gas sebesar 1.200 mmscfd (juta kaki kubik per hari), dan kondensat 24.000 bpd (barrel per hari), yang akan menghasilkan sekitar 4 miliar per tahun,” ujar Aussie B. Gautama, mantan Deputi Pengembangan SKK Migas, Selasa (3/11/2015).
Aussie memaparkan setiap keterlambatan satu tahun penyelesaian proyek, maka pemerintah Indonesia akan kehilangan potensi pendapatan (opportunity loss) sebesar 4 miliar dollar AS.“Kemudian, apa yang terjadi dengan KKKS ini? KKKS ini ‘di-kepret’. Padahal KKKS ini termasuk KKKS yang masuk kategori baik”, terang Aussie.
Buktinya, lanjut Aussie, tahun 1998 INPEX menang tender blok Masela, dan tahun 1999 INPEX langsung bekerja dengan melakukan survei seismik. Pada akhir tahun 2000 langsung melakukan pengeboran eksplorasi pertama di Sumur Abadi-1. Hanya untuk program pengeboran eksplorasi saja INPEX telah menghabiskan modal lebih dari 100 juta dollar AS.
Apapun yang dilakukan oleh KKKS harus mendapat persetujuan dari SKK Migas. Ketika INPEX diminta untuk melakukan studi untuk FLNG kapasitas 2,5 mtpa (juta ton per tahun), INPEX telah menghabiskan biaya sebesar 270 juta dollar AS.
“Dan itu tidak bisa di-cost recovery, karena studi itu tidak dimanfaatkan,” terang Aussie.
Keterlambatan pengelolaan Blok Masela karena perbedaan pendapat. SKK Migas dan Menteri ESDM telah menyetujui skema pengembangan melalui kilang LNG terapung (Floating LNG). Sementara beberapa kalangan, terutama alumni ITB yang tergabung dalam Forum ’73 (Fortuga) memilih opsi kilang LNG di darat (land base LNG). Pendapat terakhir ini kemudian diamini oleh Menko Maritim & SDA, Rizal Ramli.
