EDITOR.ID, Jakarta,- Pengaruh ideologi dan paham radikal kini tak hanya meracuni pelajar dan kalangan kampus, namun diduga sudah menyebar di kalangan tertentu di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan birokrasi intansi pemerintahan. Ini harus diwaspadai.
“Saya mendapatkan informasi, mereka sudah ada yang tersusupi dan terpapar paham radikal, hal tersebut bisa dilihat dari pandangannya terhadap pemerintahan,” ujar sumber di EDITOR.ID.
Sementara itu Direktur Lemdik Phiterindo Dr Urbanisasi tidak membantah adanya sinyalemen tersebut. “Siapa saja dengan mudah terpapar paham radikalisme karena pengaruhnya sangat besar melalui media sosial, mereka menyebarkan kebencian kepada pemerintah dan mempengaruhi pihak lain, saya yakin jika hal itu (terpapar radikalisme,red) bisa terjadi dimana saja,” ujarnya.
Menurut Urbanisasi, mungkin saja orang di BUMN itu tidak terpapar paham radikalisme tapi dia banyak berteman dengan orang-orang paham radikalisme dan orang BUMN itu dimanfaatkan aksesnya.
“Bisa saja dia tidak terpapar tapi dia berteman dengan kelompok paham radikalisme dan bahkan kadang membantu mendukung akses dan finansial pada gerakan kelompok ini tanpa sadar karena hanya berpikiran sebagai pertemanan,” katanya.
Saran dari Urbanisasi jika seseorang dipercaya negara menjabat posisi di BUMN atau di pucuk birokrasi pemerintahan seyogyanya orang tersebut sudah steril dari ideologi paham radikal atau ia bukan bagian dari pertemanan kelompok radikal.
“Mudah kok mendeteksinya jika BIN mau, lihat saja di akun status media sosialnya, bagaimana aktivitasnya, bagaimana pola pikirnya, pandangan si orang ini, biasanya dia memposting di akun medsosnya, trus bisa dilihat siapa saja teman-teman di medsosnya. Dari jejak rekam digital ini, BIN sebenarnya sudah bisa mendeteksi apakah orang itu berpotensi terkena atau terpapar paham radikal atau tidak,” papar Urban.
Sehingga Urbanisasi menghimbau kepada Presiden Joko Widodo agar lebih selektif dalam memilih orang-orang yang akan menjadi pembantunya. Mulai dari level Menteri, Dirjen, hingga Direktur di Birokrasi pemerintahan. Kemudian lembaga negara lainnya. Dan terakhir ketika memilih direksi BUMN.
“Saya yakin direksi BUMN yang dipilih Menteri atau Presiden bukan orang yang terpapar paham radikal tapi yang perlu diwaspadai jangan sampai direksi itu tidak terpapar paham radikal tapi ia berteman dengan orang-orang dari kelompok radikal atau berada di lingkungan yang banyak berpaham radikal,” katanya.
