“Ini sudah diputuskan. Jadi saya tidak mau diombang-ambing. Saya iya atau enggak. Keputusan sudah diumumkan, tidak ada audisi umum di kota-kota,” kata Yoppy.
Menurut Yoppy atlet menjadi yang paling mengalami kerugian besar dari imbas penghentian audisi umum bulutangkis yang menjadi agenda tahunan PB Djarum Kudus sejak 2006,
“Yang rugi itu atlet bukan saya. Maka itu mereka pada marah-marah. Secara tak langsung, walau nanti ada datang ke Kudus. Khusus yang tinggal di Jawa Tengah tidak masalah, Jawa Timur tak masalah, Jawa Barat juga, kemudian jika di Gorontalo, Kendari, itu kerugian bukan di saya. Saya mencoba menutup itu, karena harapan mereka seperti itu,” dia menjelaskan.
“Ibaratnya, kami sudah keluar uang, tenaga, semua dicurahkan, mengkoordinir semua legenda, itu kan impacnya banyak. Kalau datang ke Purwakerto, hotel penuh, lalu kedatangan kru pelatih, kru panitia, itu kulinernya jadi lancar. Itu kan impact dari sebuah event. Indikatornya banyak kalau kejuaraan-kejuaraan sekarang banyak, itu imbas yang sudah jadi. Dan Indonesia Open juga sudah jadi. Penonton sudah antre tiket,” Yoppy menambahkan.
Audisi umum bulutangkis PB Djarum dilangsungkan setiap tahun melalui beberapa seri dan puncaknya dihelat di Kudus, Jawa Tengah. Salah satu atlet top yang lahir dari ajang itu Kevin Sanjaya Sukamuljo.
Sementara itu, Ketua KPAI, Susanto, bersikukuh mereka tidak menghentikan audisi bulutangkis itu. Dia berpendapat pihaknya justru mendukung pengembangan bakat anak-anak Indonesia, di antaranya bulutangkis.
“KPAI tidak memberhentikan audisi bulu tangkis. Justru KPAI mendorong semua pihak agar men-support anak-anak Indonesia bisa mengembangkan bakat dan minat termasuk di bidang bulutangkis. Prestasi anak Indonesia tentu akan berdampak positif bagi bangsa dan negara,” kata Susanto.
“Dalam hal ini, Djarum Foundation bukan berhadapan dengan KPAI. Tapi, berhadapan dengan regulasi yang berlaku. Baik UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maupun PP No 109 Tahun 2012. PP tersebut telah melarang bahwa perusahaan rokok dalam menyelenggarakan kegiatan dilarang menampilkan logo, merek, atau brand image produk tembakau,” Susanto menjelaskan.
“Kami tegaskan bahwa jangan seolah-olah KPAI yang melarang. Tapi harus dipahami bahwa aturanlah yang melarang. Ada KPAI atau tidak, PP tersebut tetap mengikat,” kata dia.
Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) menyayangkan sikap KPAI di tengah sulitnya regenerasi pebulutangkis. Sebab, satu jalan untuk pembibitan justru ditutup dengan tudingan eksploitasi. PBSI, sebagai induk organisasi bulutangkis, tertutupnya satu jalan untuk pembinaan bisa berimbas panjang.
