EDITOR.ID, Bandung – Anggota DPRD Komisi V Jawa Barat, Hj Asyanti Rozana Thalib, SE menegaskan, Program Keluarga Harapan (PKH) banyak sekali yang tidak sesuai dengan sasaran.
“Hampir semua daerah yang saya kunjungi banyak sekali yang memberikan informasi yang seperti itu,” kata anggota DPRD Jabar Fraksi PDI P, Senin (14/9).
Menurutnya, program PKH itu bisa direvisi dalam setahun dua kali. “Saya pernah bicara waktu itu dengan Dinas Sosial Provinsi maupun Pusat, mereka bilang kalau PKH itu dalam satu tahun itu bisa ada revisi, dalam satu tahun dua kali,” tegasnya.
Jadi, dirinya berharap kepada RT dan RW bekerjasama dengan para pendamping untuk mendata ulang. Menurut Asyanti orang-orang yang sudah selasai dengan urusan PKH itu harus diganti dengan yang lain.
“Ini harus ada kerjasama antara masyarakat dan aparat pemerintahan daerah. Kalo tidak ada itu, ya’ PKH akan terusterusan dengan orang-orang yang dapet, padahal kita tahu PKH itu, Kalau anaknya sudah selesai sekolah harusnya diganti dan banyak sekali yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Oleh karena itu, dirinya meng himbau kepada para ketua RT dan RW untuk kerjasama yang baik, mendata ulang urusan PKH.
Dalam kesempatan itu, dirinya juga menegaskan, selain PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga bisa di rubah. Karena, kata dia, semua bisa baik itu PKH ataupun BPNT.
” Semua bisa, cuma mungkin Kepala Desa, Aparat Desa dan Kecamatannya tidak mau berbuat seperti itu, tidak mungkin sesuatu hal tidak bisa dirubah dan tidak mungkin se-umur-umur dapat itu,” terangnya.
(Advertorial adikarya parlemen DPRD Jabar)
