EDITOR.ID, Jakarta,- Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI) akan menyelenggarakan Silaturahmi Nasional bertema “Peran Audit Hukum Dalam Pencegahan Kerugian Keuangan Negara”. Dalam acara Silaturahmi Nasional ini akan dihadiri ratusan auditor hukum dari berbagai daerah.
Acara Silaturahmi Nasional Auditor Hukum Indonesia juga akan dihadiri Pakar hukum yang juga Ketua Dewan Penasehat ASAHI Prof Dr Jimly Asshidiqie, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H Laoly.
Dalam acara ini juga akan menghadirkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Ketua Badan Pemeriksaa Keuangan (BPK) RI Prof Dr Moermahadi Soerja Djanegara, CA, CPA.
Ketua Panitia acara Dr.Joko Sriwidodo.SH.MH.M.Kn.CLA menyebutkan bahwa acara Silaturahmi Nasional profesi Auditor Hukum Indonesia ini akan dihadiri lebih kuran 400 para Auditor Hukum dari seluruh wilayah Indonesia.
“Mereka nantinya yang akan hadir adalah para Auditor Hukum yang telah bersertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP,” ujar Joko Sriwidodo dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (22/2/2019)
Menurut Joko, tujuan dari acara ini untuk mempererat hubungan antar auditor hukum yang telah bersertifikasi dan menyatukan visi sesuai tema acara “Peran Auditor Hukum dalam Pencegahan Kerugian Keuangan Negara.” Dan dalam peningkatan ketaatan kepatuhan hukum.
“Dalam acara Silaturahmi Nasional ini juga akan dilakukan pelantikan pengurus beberapa Dewan Pimpinan Wilayah diantaranya dari DPW Bali dan daerah lainnya yang akan dilantik dan dikukuhkan langsung oleh Dr Qomarudin sebagai Presiden ASAHI,” ujar Joko Sriwidodo.
Dalam acara tersebut juga akan dimeriahkan tarian daerah. Kemudian juga menyanyikan lagu Mars ASAHI dan undangan akan dihibur dengan penampilan Sexophone Azet Hutabarat.
Ketua Panitia Dr Joko Sriwidodo menambahkan bahwa dengan acara ini akan dapat meningkatkan eksistensi Auditor Hukum Indonesia pada tiap-tiap wilayah dan daerah.
“Dari pertemuan akbar ini ASAHI akan terus mensosialisasikan peran profesi auditor hukum dalam peningkatan dan pememeriksaan ketaatan, kepatuhan hukum, baik atas permintaan badan swasta atupun lembaga pemerintah,” tegas Dosen senior Program Doktoral Universitas Jayabaya ini.
Lebih jauh Dr Joko Sriwidodo menjelaskan dari tuntutan lembaga pemerintah dan swasta mengharapkan di setiap Kabupaten dan Kota ada kantor auditor hukum.
“Adanya kebutuhan tersebut maka keinginan akan kami wujudkan, kita harapkan nanti di setiap Kabupaten dan Kota akan ada Kantor Auditor Hukum. Sehingga hal ini akan mempermudah pihak-pihak yang akan berkonsultasi dalam Audit Hukum yang akan dilakukan atas permintaan pihak-pihak terkait,” paparnya.
Semua alumni dari Pendidikan Khusus Profesi Auditor Hukum dan Auditor Hukum yang telah tersertifikasi LSP atau lembaga sertifikasi telah mencapai kurang lebih 1.800 Auditor Hukum yang tersebar di baik lembaga negara BPK, OJK, Kementrian ESDM, Pertamina dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Banyak Advokat yang mengikuti pendidikan profesi Auditor Hukum dan telah bersertifikasi, mereka berhak menyandang gelar profesi sertifikasi yakni CLA,” katanya. (tim)
