EDITOR.ID ? Jakarta, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito menyampaikan, ada sejumlah syarat yang belum dipenuhi sehingga pihaknya belum mengeluarkan ijin uji klinis fase II untuk vaksin Nusantara.
BPOM belum memberikan lampu hijau terkait kelanjutan uji klinis Vaksin Nusantara. Riset tersebut, menurut BPOM belum memenuhi kaidah sehingga perlu diperbaiki.
“Uji klinik, harus memenuhi poin-poin dalam protokol. Tahapan-tahap tersebut tidak bisa diabaikan,” ujar Penny di Jakarta, Selasa (13/4/2021).
Persoalan lain yang dihadapi Vaksin Nusantara adalah hasil uji klinis yang dinilai BPOM belum menggambarkan manfaatnya. Menurut BPOM, vaksin Nusantara belum menunjukkan imunogenesitas sehingga belum bisa dilanjutkan.
Meski belum mendapatkan izin dari BPOM.Beberapa anggota Komisi IX DPR RI akan disuntik Vaksin Nusantara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta Pusat pada Rabu (14/4/2021) besok,
Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena mengungkapkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Penggagas Vaksin Nusantara yang juga Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk pelaksanaan vaksinasi besok.
“Besok itu saya dan anggota komisi IX dan sebagian komisi lain besok kami suntik Vaksin Nusantara di RSPAD besok pagi, jadi besok pagi itu Komisi IX DPR RI dan pimpinan DPR kemungkinkan ikut, karena ini lagi reses, besok pagi kami akan menjalankan Vaksinasi Nusantara. Barusan saya bicara dengan Pak Terawan,” kata Melki kepada wartawan, Selasa (13/4/2021).
Dia mengklaim Vaksin Nusantara aman, meski BPOM menyatakan Vaksin Nusantara belum aman dan penelitiannya harus dihentikan sementara.
“Kan sudah ada yang test dan tidak bermasalah, sudah pra-klinik tahap satu tidak ada yang bermasalah. Jadi kalau sekarang kita mengatakan ini berbahaya kan enggak ada itu, ini harus dilihat sebagai penemuan bagus dan potensial,” ucapnya.
Politisi Golkar ini sebagaimana dilansir Suaracom justru menuding Kepala BPOM Penny K Lukito menghambat proses penelitian Vaksin Nusantara karena tidak memberikan izin Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) ke uji klinik tahap kedua.
“Memang Bu Penny ini kelihatannya tidak mendukung produk dalam negeri, jadi produk-produk vaksin yang impor itu toleransinya diberikan seluas-luasnya untuk vaksin impor, untuk vaksin dalam negeri Bu Penny tidak memberikan dukungan,” tutur Melki.
