Anggaran UN Jadi Ladang Bisnis, Beranikah Mas Nadiem Mengubah?

Mendikbud Nadiem Makarim (Sumber Foto: Screenshoot youtube Kemendikbud)

EDITOR.ID, Jakarta,- Salah satu tantangan besar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim membuat perubahan besar adalah memangkas ladang bisnis dan zona nyaman sejumlah pejabat di instansinya.

Karena untuk membenahi budaya zona nyaman dan linier di tubuh instansinya butuh keberanian. Tak bisa dipungkiri setiap kebijakan yang ada di kementriannya konon banyak dikuasai mafia, termasuk penyelenggaraan Ujian Nasional (UN). Konon UN sering dijadikan proyek dan ladang bisnis. Beranikah Nadiem Makarim menghapusnya?

Rencana Nadiem Makarim menghapus Ujan Nasional (UN) mulai 2021 bukan pekerjaan mudah. Jalan keluar atau win-win solution agar Nadiem tidak “mengganggu” kebiasaan yang selama ini sudah terjadi lama di instansi Kemendikbud, maka disiapkan alternatif pengganti UN.

Untuk melakukan perubahan inovasi dan mengganggu “zona nyaman” di Kementrian ini dibutuhkan keberanian dari Nadiem.

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim menduga, Nadiem mendapat banyak tekanan setelah menyatakan akan menghapus UN. Pasalnya menurut Ramli karena selama ini sudah banyak pihak yang diuntungkan dengan pelaksanaan UN. Mereka tidak mau terganggu.

“Saya curiga Mendikbud Nadim mendapat tekanan dari banyak pihak terutama yang terlibat dan mendapatkan keuntungan dari Ujian Nasional ini,” kata Ramli sebagaimana dilansir dari JPNN.com, Senin (2/12/2019).

Ramli Rahim menduga, nantinya hanya istilah UN yang dihapus, tetapi formatnya tidak akan jauh berbeda dengan UN yang selama ini sudah diterapkan.

Menurut Ramli, UN bisa menjadi lahan bisnis karena anggaran yang besar, di mana pelaku proyeknya akan mendapatkan keuntungan besar.

Selain itu, ada pihak lain lagi yang berhubungan dengan UN, yang selama ini juga mendapatkan keuntungan. Misalnya penyelenggara bimbingan belajar dan baik online maupun offline, percetakan juga diuntungkan.

“Dengan adanya UN bimbingan-bimbingan di sekolah juga diuntungkan. Kalau UN ditiadakan, siswa tidak lagi dipungut bayaran (biaya bimbingan di sekolah, red). Jadi sesungguhnya penghapusan UN ini banyak memberikan manfaat karena mudaratnya jauh lebih besar,” terangnya.

Dikatakan, jika UN dihapus penentuan kelulusan dilakukan berdasarkan portofolio siswa sejak dia pertama masuk hingga dinyatakan selesai. Itu berlaku untuk siswa SD, SMP, SMA.

Khusus untuk SMK berdasarkan penguasaannya pada keahlian yang dipilih. “Jadi tidak perlu yang namanya ujian nasional,” ujar Ramli Rahim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

%d bloggers like this: