EDITOR.ID – Jember, DPRD menganggap pemerintahan Kabupaten Jember tidak pernah membuka dokumen anggaran agar mudah diakses oleh publik secara bebas.
Bahkan, parlemen yang secara konstitusi berhak mengawasi kinerja pemerintah, ternyata tidak pernah memperoleh rencana maupun penggunaan anggaran sepanjang tahun 2020.
Ketua Komisi C, David Handoko Seto sampai menyebut kabar yang berhembus kencang bahwa dokumen anggaran hanya diketahui segelintir orang.
“Kami sulit mengaksesnya. Informasi yang beredar hanya Bupati Jember non aktif Faida dan pejabat kesayangannya, yakni Kepala Bappeda Achmad Imam Fauzi yang mengetahui. Lainnya tidak bisa,†beber David, Senin (12/10).
Komisi C menggelar rapat dengar pendapat dengan mendatangkan Fauzi bersama Kepala BPKAD Jember Penny Artha Medya. Tujuannya untuk membahas anggaran tahun 2020 yang masih berlandaskan Perbup APBD bukan dengan Perda.
Dalam forum itu, Fauzi membantah dirinya memiliki peran istimewa seperti kabar yang sampai ke telinga para wakil rakyat.
“Saya masuk di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), kalau ketuanya Pak Sekda. Jadi, bukan hanya saya yang tahu,†sergahnya.
Fauzi menyarankan agar DPRD berkirim surat kepada atasannya, Plt Bupati atau Sekda untuk bisa mendapatkan dokumen Perbup APBD.
Dewan sangat menyoroti Pemkab Jember yang tidak transparan, bahkan cenderung menutup akses publik.
David menyesali ketertutupan anggaran Pemkab Jember yang sejatinya bersifat tidak rahasia.
Tekanannya, pengelolaan keuangan negara haruslah terbuka, dapat dipertanggung jawabkan, dan bebas diketahui oleh umum.
“Jangankan wartawan atau masyarakat biasa, kami yang di Dewan saja sulit mengaksesnya. Ada apa Pemkab gak bisa terbuka?,†tuturnya heran.
Rincian Perbup tentang penggunaan APBD 2020 masih misterius sampai sekarang. Tiada pihak yang mengetahui persis nilai total anggarannya sejak awal hingga jelang akhir tahun anggaran yang tinggal 2 bulan kedepan.
DPRD mengulik pertanyaan lebih dalam pada anggaran penanganan COVID-19 yang nilainya fantastis sebanyak Rp479 miliar.
Terlebih, Satgas COVID-19 Jember awalnya diketuai Kepala Dinas Tanaman Pangan, Mad Satuki yang juga merangkap Plt Kepala BPBD.
Selang beberapa bulan kemudian, posisi diambil alih Faida. Namun, dalam penanggung jawab anggaran dan kegiatan Mat Satuki.
David menuntut penjelasan tiadanya Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menyertai Mat Satuki.
“Kejadian aneh lagi yang saya dengar, staf BPBD kepergok BPKP menyimpan uang tunai Rp3 miliar di kamarnya. Ada yang tahu soal itu?,†David berusaha mencecar, sebagaimana dilansir nusadaily.com.
