Jakarta, EDITOR.ID,- Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri “marah besar” Sekjennya Hasto Kristiyanto diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus pelarian politisi PDIP Harun Masiku. Mega pun menantang penyidik yang memburu Harun Masiku Rossa untuk menghadap dirinya.
Lantas apa tanggapan dan reaksi pimpinan KPK atas ultimatum Ketum PDIP tersebut?
Pimpinan KPK langsung “pasang badan” membela penyidiknya, Rossa Purbo Bekti yang ditantang Megawati untuk menghadap. Di KPK jabatan Rossa adalah Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyidik KPK yang memburu buron eks kader PDI-P Harun Masiku.
“Kami pimpinan (KPK) yang bertanggung jawab atas kerja-kerja para kasatgas sidik,” ujar Ketua KPK Nawawi Pomolango sebagaimana dilansir dari Kompas.com, Senin (8/7/2024).
Nawawi menegaskan, Rossa dan timnya menjalankan tugas berdasar pada Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang diterbitkan pimpinan KPK. Artinya, penegakan hukum yang dilaksanakan Rossa bukan kerja personal.
Mantan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu mengaku telah meminta Deputi Penindakan dan Eksekusi Irjen Rudi Setiawan dan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu agar Rossa tetap melanjutkan tugasnya. “Tanpa harus menanggapi segala hal yang bisa mengganggu kerja-kerjanya,” tutur Nawawi.
Mega Remehkan Penyidik KPK: Panggil Dia! Pangkatnya Apa? Belum Jenderal
Sebelumnya, dalam pidato di hadapan kader PDI-P Megawati menantang Rossa menghadap dirinya. Megawati mengungkit KPK didirikan saat ia menjabat sebagai Presiden kelima RI. Sementara, Rossa hanya berpangkat AKBP dan dianggap setara letnan kolonel (Letkol).
“Saya berani kalau umpamanya suruh datang Rossa, ngadepin aku,” kata Megawati.
“Gile, orang KPK yang bikin itu saya. Gile deh. Panggil dia saja, pangkatnya apa? Apa ini baru letkol saja, belum jenderal,” imbuhnya.
Adapun Rossa menjadi penyidik yang dilaporkan anak buah Megawati ke banyak lembaga setelah menggeledah ajudan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, Kusnadi pada 10 Juni lalu.
Rossa dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri, Komnas HAM, Dewan Pengawas KPK, hingga digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Harun merupakan mantan kader PDI-P yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah ditetapkan sebagai tersangka suap. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.
KPK Klaim Tak Target Afiliasi Politik Tersangka
Terpisah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan pihaknya tidak menargetkan pihak-pihak tertentu yang menjadi afiliasi seorang tersangka.
