Jakarta, EDITOR.ID,- Menyusul koleganya sesama Ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), ormas yang didirikan KH Ahmad Dahlan, Muhammadiyah akhirnya berketetapan hati menjadi organisasi keagamaan yang juga berbisnis di dunia pertambangan.
Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah resmi mengumumkan siap menerima tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir Mei lalu.
Alasan Muhammadiyah Terima Tawaran Pemerintah Bisnis Tambang
Alasan Muhammadiyah menerima tawaran dari pemerintah untuk terjun ke bisnis pertambangan sebagaimana disampaikan Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, karena pihaknya ingin berkomitmen untuk memperkuat dan memperluas dakwah dalam bidang ekonomi, termasuk pengelolaan tambang.
“Pengelolaan tambang sesuai ajaran Islam, konstitusi dan tata kelola profesional, amanah, penuh tanggung jawab, seksama, berorientasi pada kesejahteraan sosial, menjaga kelestarian alam secara seimbang dan melibatkan sumber daya insani yang andal dan berintegritas tinggi,” ujar Mu’ti membacakan keputusan Hasil Konsolidasi Nasional Muhammadiyah, ditayangkan virtual, Minggu (28/7/2024).
Abdul Mu’ti memastikan pengelolaan tambang akan disertai dengan monitoring, evaluasi, hingga penilaian manfaat serta kerusakan bagi masyarakat.
“Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadah, maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah,” kata Abdul Mu’ti.
Abdul Mu’ti menjelaskan, dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah akan menerapkan model usaha ‘not for profit’ sehingga keuntungan akan dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas.
Selain itu, Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, dan keberpihakan kepada masyarakat dan Persyarikatan melalui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.
Tak Ada Tekanan, Ini Murni Keputusan Muhammadiyah Terima Tawaran Pemerintah
Sementara itu Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan tidak ada tekanan dalam pengambilan keputusan menerima izin pengelolaan tambang dari pemerintah. Haedar mengatakan pihaknya terbiasa menghadapi kritik.
Haedar menerangkan tawaran pengelolaan tambang dikaji selama dua bulang. Dari forum itu, muncul pro kontra hingga akhirnya diputuskan Muhammadiyah siap mengelola tambang.
