Jakarta, EDITOR.ID,- Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto membocorkan komposisi di pemerintahan yang baru nanti. Presiden Joko Widodo, kata Airlangga nantinya akan diberikan posisi strategis di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun, Airlangga tidak mengungkap jelas seperti apa bentuk keterlibatan Jokowi dalam pemerintahan periode 2024-2029.
“Tentu akan ada perannya tapi kita tunggu,” kata Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).
Airlangga juga menjawab soal anggapan Jokowi terlalu cawe-cawe terhadap pemerintahan akan datang, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang kini unggul versi hitung cepat dan real count sementara KPU. Airlangga meminta semua pihak untuk menunggu keputusan KPU.
“Kita tunggu keputusan KPU,” ujar Airlangga.
Dalam kesempatan itu, Airlangga buka suara mengenai pertemuannya dengan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie terkait hak angket. Menurut Airlangga, Partai Golkar tidak akan mendukung usulan hak angket di parlemen.
“Kalau Golkar kan tidak mendukung hak angket,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (27/2/2024).
Menurut dia, hak angket merupakan hak politik di DPR bukan pemerintah.
Pemerintahan era Jokowi Ikut Bahas Program Makan Siang Gratis dan Susu
Presiden Jokowi bersama kabinet Indonesia Maju dalam rapat kabinet juga ikut membahas terkait program Prabowo-Gibran. Salah satu yang disinkronkan anggarannya yaitu program makan siang gratis.
Hal itu disampaikan Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) seusai rapat kabinet paripurna pada Senin kemarin. AHY membenarkan program makan siang gratis turut dibahas dalam rapat tersebut. Namun program itu tak dibahas secara detail.
“Ada (dibahas), saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail,” ujar AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).
AHY mengatakan program makan siang gratis harus dihitung betul-betul. Hal itu dikarenakan program tersebut membutuhkan dana yang besar.
“Itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa di-deliver dengan baik, karena sekali lagi kalau tidak salah 83 juta (orang) yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup, besar, besar,” sambungnya. (tim)
