Jakarta, EDITOR.ID,- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan dirinya siap menduduki jabatan menteri apapun posisinya di Kabinet mendatang. Sebagai salah satu partai pendukung Presiden Terpilih Prabowo Subianto, AHY menunggu penugasan apapun dari Prabowo.
AHY mengungkapkan Presiden Terpilih Prabowo memiliki semangat ingin melanjutkan keberhasilan program yang telah dicapai pendahulunya, Pemerintah Presiden Joko Widodo. Maka AHY pun juga berjanji akan meneruskan program yang telah berhasil dilakukan Jokowi.
Agus, yang kerap disebut AHY, mengatakan bahwa Partai Demokrat menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan dan kemenangan Prabowo dalam pemilihan presiden 2024. AHY menyebut keluarga besar partainya harus siap menjalankan tugas apapun yang diberikan oleh Prabowo.
“Kita pertanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya. Jadi tentunya kita semua harus siap,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang usai Sidang Kabinet di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Jumat, 13 September 2024, dikutip dari video sebagaimana dilansir dari Tempo. “Siap untuk menjadi bagian ‘super tim’ yang akan beliau bentuk lima tahun ke depan.”
AHY menerima arahan terakhir dari Presiden Jokowi sebagai anggota kabinet di Istana Garuda IKN, untuk bisa menuntaskan target masing-masing kementerian hingga akhir masa periode pada 20 Oktober 2024.
Sambil mempersiapkan transisi pemerintahan yang bukan saja mulus tapi juga segera menjadi landasan Kabinet Prabowo. “Agar segera bisa berlari kencang bisa bekerja secara fokus dan membuat Indonesia bisa take off (jadi negara maju),” katanya.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengungkapkan, jumlah menteri di dalam kabinet pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpotensi bertambah.
Zulhas membenarkan ketika ditanya mengenai isu jumlah menteri Prabowo menjadi 44 orang. “Penambahan iya. Mungkin sekitar itu (jadi 44 menteri),” kata Zulhas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 11 September 2024, dikutip dari Antara.
Adapun mengenai nama-nama yang akan mengisi posisi menteri tersebut, Zulhas mengatakan bahwa itu merupakan hak prerogatif Presiden. Karena itu, dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo terkait jumlah jabatan menteri yang akan diberikan kepada PAN. “Kita tahu itu haknya Bapak Presiden,” ucap Zulhas.
Isu mengenai penambahan jumlah menteri ini berhubungan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang tengah coba dituntaskan DPR RI.
