EDITOR.ID, Jakarta,- Politisi Partai Gerindra Arief Poyuono menyebut bahwa Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah sepantasnya menggantikan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN.
Ia memuji kinerja Ahok yang berhasil membuat perusahaan minyak dan gas negara itu melakukan restrukturisasi.
“Mantap kinerja Pertamina, ini kerja komutnya Ahok untuk Pertamina. Saya berharap Ahok bisa jadi menteri BUMN. Biar sejalan sama misi Presiden Jokowi,” kata Arief Poyuono dalam siaran pers, Minggu (25/7/2021).
Menurut Arief, saat ini negara membutuhkan menteri BUMN yang bergerak cepat untuk memenuhi kebutuhan obat masyarakat di masa pandemi Covid-19.
Ia meyakini Ahok bisa menjamin obat terapi Covid-19 dan vitamin tersedia di apotek. Dengan begitu, kata Arief, rakyat mudah mencari pilihan obat dan vitamin, sehingga bisa menekan angka kematian.
“Jangan kayak Erick Thohir cuma ngomong katanya obat-obatan tersedia oleh BUMN farmasi, eh, pas Jokowi iseng-iseng jadi James Bond operasi Covid-19 untuk mencari tahu ketersedian obat-obatan untuk Covid ternyata nihil alias kosong,” kata dia.
Menurut dia, Erick antara kenyataan dan ucapannya sangat bertolak belakang.
Arief melihat eks Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin itu hanya pandai memilih komisaris BUMN yang jelas menguntungkan pribadinya. “Nah, Kangmas Jokowi, sudah cukup, copot Erick Thohir dari posisi menteri BUMN ganti sama Basuki Purnama,” seru Arief.
Hal senada disampaikan Direktur Lemdik Phiterindo Dr Urbanisasi. Menurut praktisi dan ahli hukum korporasi ini, gaya manajemen Ahok yang mampu merubah tradisi feodalisme di tubuh BUMN Pertamina patut dijadikan gambaran bagaimana kepemimpinan Ahok jika dipercaya sebagai Menteri BUMN.
“Pak Ahok menunjukkan kerja yang transparan termasuk ia berani membongkar adanya fasilitas kartu kredit bagi petinggi Pertamina, dan ia berani meminta fasilitas itu dihentikan karena tidak menunjukkan sense of crisis terhadap rakyat yang masih kesulitan,” kata Urbanisasi yang juga staf Pengajar Universitas Tarumanegara ini.
Ahok, lanjut Urbanisasi, sangat dibutuhkan untuk mengubah budaya BUMN yang masih menjadi tempat zona nyaman bagi petinggi maupun pegawainya. “Yang dibutuhkan pak Presiden Jokowi adalah bagaimana BUMN bisa melakukan disruptif dan adaptasi terhadap perubahan di era digital dan menghadapi Pandemi Covid,” katanya.
Oleh karena itu dibutuhkan orang yang berkarakter kreator dan inovatif seperti gaya manajemen Ahok.
Menurut Urbanisasi, BUMN saat ini menghadapi sejumlah PR besar. Diantaranya bagaimana mengembalikan kondisi penurunan laba menjadi performa yang positif.
Masalah lainnya adalah isu rangkap jabatan komisaris, Menteri BUMN harus segera mengubah keadaan agar tidak terus menjadi sasaran kritikan. “Selama ini orang sudah tahu gaji Komisaris sangat besar, tapi banyak publik yang bertanya-tanya kenapa banyak orang yang kurang kompeten bisa diangkat sebagai komisaris, ini yang menjadi pertanyaan publik,” kata Urbanisasi.
Menurut Urbanisasi, perusahaan pelat merah juga kurang responsif dan tanggap terhadap situasi ekonomi Pandemi. “Kita bisa lihat pengadaan obat di lapangan, sebagai BUMN besar dibidang farmasi kenapa Kimia Farma tak mampu menjaga pasokan obat dan menyediakan obat murah bagi rakyat, kemudian yang justru muncul masalah vaksin berbayar,” katanya.
Permasalahan ini semua, lanjut Urbanisasi menjadi tolok ukur evaluasi terhadap kinerja Kementrian BUMN. (tim)
