Sejak ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai komisaris utama Pertamina pada 25 November 2019, tantangan Ahok sangat besar. Ia mendapat tugas menurunkan impor BBM Pertamina yang turut menyebabkan defisit neraca perdagangan dan memberantas mafia migas.
Gebrakan Ahok ini ternyata tak jauh berbeda dengan yang pernah dilakukan Ahok ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2014 hingga 2017 silam.
Gebrakan Ahok yang ingin membuat Pertamina menjadi lebih transparan diapresiasi sejumlah kalangan. Salah satunya oleh pengamat kebijakan publik dan audit hukum Dr Urbanisasi.
Dr Urbanisasi menilai apa yang dilakukan Ahok menunjukkan ia taat menjalankan kepatuhan hukum. “Dalam kompetensi audit hukum, pak Ahok berhasil menjalankan Good Corporate Governance, yakni keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas dan responsibilty,” papar staf Pengajar Program Pasca Sarjana Universitas Tarumanegara ini.
Good Corporate Governance (GCG), lanjut Urbanisasi, pada intinya merupakan suatu sistem, proses yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam hubungan antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi hingga kepada publik demi tercapainya tujuan organisasi.
“GCG (Good Corporate Governance) memiliki lima prinsip yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness,” papar penguji kompetensi Auditor hukum ini.
Pendekatan semacam ini, menurut Urban menjadi sistem kerja yang sangat efektif dalam menggiring suatu perusahaan publik seperti Pertamina ini menjadi lebih baik lagi ke depannya.
Sementara itu pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai gebrakan Ahok bakal berpengaruh signifikan buat bisnis perusahaan BUMN di sektor Migas tersebut sebab dapat membatasi upaya nakal di internal pertamina terhadap data impor yang kini sudah dibuka kepada publik.
Demikian pula, upaya transparansi itu dianggap bisa menurunkan harga BBM yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Transparansi Pertamina ini bahkan dianggap efektif dalam menyingkirkan mafia minyak dan gas (migas) yang selama ini lama bercokol di tubuh perusahaan pelat merah tersebut.
Hal itu dapat terjadi karena upaya transparansi yang diambil Ahok itu mau tidak mau memaksa internal Pertamina berlaku lebih profesional terutama dalam penyampaian data.
Namun, ia menambahkan, membuat Pertamina transparan saja tak cukup. Ahok juga harus melakukan langkah-langkah tegas lainnya yang bisa menghilangkan mafia migas seutuhnya.
