EDITOR.ID, Jakarta,- Dosen senior Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Asri Hadi tak menyangka dan terkejut saat menerima kiriman kue ulang tahun dari Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polum) Dr Bachtiar. Pengurus Asosiasi Media Digital Indonesia (AMDI) ini merasa sangat terhormat mendapat perhatian di hari lahirnya.
“Saya sangat terharu sekali, terima kasih buat Bapak Dirjen, Bapak Bachtiar yang sangat memperhatikan kami, beliau memang sosok yang sangat memberikan perhatian dan suasana kekeluargaan terhadap rekan kerja, teman dan masyarakat,” ujar Asri Hadi yang pada tanggal 25 Mei 2022 merayakan Ulang Tahunnya.
Asri Hadi yang juga Dosen senior IPDN itu menuturkan bahwa dirinya sudah lama mengenal figur Bachtiar. Ia merupakan sosok yang memiliki kemampuan dalam memimpin.
“Sejak menjadi mahasiswa di IIP, kemampuan Bapak Bachtiar untuk menjadi pemimpin di angkatannya sangat terlihat. Karirnya di Kementerian Dalam Negeri juga cukup menonjol, sampai sekarang menjadi Dirjend Polpum Kemendagri,” tutur Asri Hadi.
Asri Hadi bahkan mengharapkan Menteri Dalam Negeri Jenderal Tito Karnavian mengusulkan nama Dr Bachtiar kepada Presiden Joko Widodo. Dan Presiden Jokowi menunjuk Dr Bachtiar sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2022 nanti menggantikan Anies Baswedan yang telah menyelesaikan masa jabatannya.
“Kenapa saya menilai Pak Bachtiar sebagai calon yang layak dan pantas?,” ujar Asri Hadi dengan nada tanya tanya.
Karena, lanjut Asri Hadi, selain Dr Bahtiar adalah seorang pejabat madya atau pejabat eselon I di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai salah satu syarat untuk menjabat Pj Gubernur, pria yang dikenal dekat dengan kalangan jurnalis ini juga memiliki pengalaman pernah menjabat sebagai Pjs Gubernur Propinsi Riau.
Pengalaman Bachtiar yang pernah memimpin birokrasi dan organisasi perangkat daerah (OPD) saat dipercaya Menteri Dalam Negeri Jenderal Tito Karnavian menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Propinsi Riau dinilai Asri Hadi sebagai modal penting.
“Pengalaman beliau memimpin Propinsi Riau saat menjabat Pjs Gubernur disana menjadi jejak rekam dan catatan positif bahwa Pak Bachtiar akan mampu menjaga Jakarta lebih stabil dan terkendali ditengah suasana dan dinamika nasional jelang pemilihan umum,” ujar Asri Hadi.
Asri Hadi memaparkan bahwa Dr. Bachtiar, M.Si merupakan alumnus Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor. Ia diwisuda pada 27 Juli 1995.
Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan ini pernah menjabat beberapa jabatan penting di Kementerian Dalam Negeri.
Antara lain ia pernah menjabat sebagai Kasubdit Ormas Ditjen Polpum Kemendagri. Bahtiar selama menjabat Kasubdit Ormas Ditjen Polpum Kemendagri dikenal sangat dekat dengan kalangan jurnalis. Bahkan kedekataan Bahtiar dengan jurnalis masih sangat terasa sampai saat ini.
Selain itu, jabatan Direktur Perundang-undangan Ditjen Polpum juga pernah dipegangnya.
Dr Bachtiar pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen), Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Dan pada Senin 27 Juli 2020 Mendagri Tito melantiknya menjadi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
Bachtiar juga pernah menjabat Gubernur Kepri menggantikan Isdianto sebagai Gubernur Kepri yang memasuki masa cuti.
Sosok Bahtiar juga dikenal aktif dalam merumuskan berbagai regulasi yang terkait pilkada dan pemilu 2019, termasuk dalam persiapan pelaksanaan Pilkada Serantak 2020 yang sesat lagi akan segera digelar.
Doktor jebolan Program Doktoral Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran ini banyak diberi tugas strategis oleh pemerintah. Diantaranya sebagai Tim Penyusun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Bachtiar juga dipercaya menjadi Tim Penyusun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Pada tahun 2021 dipercaya pemerintah untuk menjabat sebagai Sekretaris merangkap Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027.
Bachtiar juga menjadi Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintahan tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Tim Penyusun Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara pada tahun 2022.
Tim Penyusun Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada 2020-2022.
Dibidang organisasi, Bahtiar terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), periode kepengurusan 2021-2026.
Keputusan itu berdasarkan hasil Musyawarah Nasional MIPI ke-VII yang berlangsung secara luring di Hotel Aryaduta Jakarta, dan daring melalui sambungan virtual, Sabtu (5/6/2021) silam. (tim)
