EDITOR.ID, Bandung – Wacana pembentukan Provinsi Cirebon Raya kembali mencuat.
Menanggapi hal tersebut, Legislator DPRD Jabar dari Partai PAN, Raden Tedi yang juga berasal dari Dapil Majalengka dimana masuk dalam wilayah usulan Provinsi Cirebon Raya, mengaku bahwa hal itu terlalu dini.
“Pembentukan COBD ini kan ada ada aturannya, ada Undang-Undangnya. Jadi selama prosesnya berjalan sesuai aturan kemudian tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat saya kira tidak ada masalah,? papar Rade Tedi yang juga anggota Komisi I DPRD Jabar yang membidangi otonomi dan pemekaran daerah, Rabu 13 Oktober 2021.
Raden Tedi melihat, sampai saat ini, CDOB Kabupaten/Kota di Jabar pun sedang masuk tahap moratorium di Pemerintah Pusat.
?Beberapa CDOB Kab/Kota di Jabar sedang di upayakan. Namun terbentur dengan moratorium,? katanya.
Disinggung mengenai munculnya pembuntukan Provinsi Cirebon akibat ketidakpuasan masyarakat Cirebon Raya terhadap pemerintah Jawa Barat atau murni pemekaran saja. Dirinya enggan untuk menduga-duga.
?Saya tidak mau menduga-duga, tapi mengingat luasnya wilayah Jawa Barat sehingga ada beberapa hal yang tidak sesuai harapan mungkin. Seperti jauhnya pusat ke pemerintahan,? jelasnya.
Raden Tedi berharap, masyarakat tidak gegabah menetukan pemekaran apalagi provinsi baru.
“Realistis saja,apalagi ada moratorium soal pemekaran daerah,” papar politisi PAN ini.
Tak hanya itu, ia pun menuturkan, pembentukan Provinsi Cirebon Raya seharusnya ada hasil kajian ilmiah.
“Saya belum menerima hasil kajian ilmiahnya. Sehingga mengetahui indikator-indirkatornya,” pungkasnya.
(Advertorial Adikarya Parlemen DPRD Jabar).
