EDITOR.ID, Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta jajarannya memastikan bantuan yang sudah terprogram tersalurkan kepada masyarakat. Namun dengan adanya keputusan perpanjangan PPKM Darurat, terdapat total anggaran sebesar Rp 418,8 miliar dari APBD Provinsi Jateng dan Rp 4,7 triliun dari APBN.
“Anggaran-anggaran itu sudah disiapkan tahun ini, jadi inilah yang mesti digas untuk disalurkan pada masyarakat,” kata Ganjar ditemui di kantornya, Rabu (21/7/2021).
Adapun rincian anggaran yang sudah disiapkan lanjut Ganjar dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jateng tahun 2021. Anggaran itu digunakan untuk bantuan sosial antisipasi dampak PPKM.
“Sudah ada alokasinya. Umpama sisi infrastruktur, ada sumbangan listrik untuk alokasi 15.000 kk. Pembangunan rehab dan distribusi rumah korban bencana alokasi 327 unut. Dari ini saja, ada Rp 12,8 miliar dan saya minta bisa ditambah,” ucapnya.
Selain itu ada juga bantuan dari sisi sosial. Total ada Rp 381,8 miliar anggaran dari Pemprov Jateng dan Rp 2,4 triliun dari anggaran APBN. Untuk anggaran Pemprov, ada tujuh kegiatan di Dinkes, DP3AP2AKB, Dinsos, Disdik dan Biro Kesra.
“Diantaranya untuk program jambanisasi, alat bantu produksi, Kartu Jateng Sejahtera, beasiswa untuk siswa kurang mampu, hibah Kemenag dan lainnya. Sementara anggaran dari pusat itu ada tujuh kegiatan, diantaranya BLT Dana Desa, bansos PKH, BPNT, BST dan bantuan beras untuk 7,6 juta kk,” ucapnya.
Dari sisi ekonomi, ada anggaran total Rp 24,1 miliar dari APBD Provinsi dan Rp 2,2 triliun dari APBN. Untuk anggaran APBD, bantuan diberikan untuk BBM nelayan, asuransi nelayan, paket olahan ikan, cadangan beras dan bansos paket peternakan.
“Sementara anggaran APBN untuk bantuan produktif usaha mikro, sudah terealisir sebesar 1,1 juta UKM dengan target 2,8 juta. Masing-masing Rp 1,2 juta. Selain itu, ada juga kartu prakerja untuk 350.000 orang dan terealisasi 194.718 orang. Ini yang saya maksud harus digas agar segera tersalurkan,” terangnya.
Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono mengatakan, kebijakan PPKM darurat/ PPKM level 4 memang bagian ikhtiar untuk menekan laju covid 19, terlebih lonjakan kenaikan covid varian delta. Disisi lain, kita juga memahami bagaimana masyarakat mengahdapi berbagai tantangan akibat penerapan kebijakan ini.
“Oleh karena itu, kita sependapat agar program- program pemerintah dalam rangka mengurangi dampak kebijakan PPKM ini, segera dapat tersalurkan ke masyarakat. Yang jelas agar PPKM berjalan baik, dan masyarakat juga terbantu selama PPKM ini berlangsung,”ungkapnya.
Kembali Siapkan Refocusing
Ganjar menambahkan, selain memastikan bantuan yang sudah ada tersalurkan, pihaknya telah menyusun strategi refocusing. Sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Jateng sudah mengusulkan rencana refocusing itu.
” Ada beberapa usulan alokasi bantuan sosial untuk 133,555 KK. Masing-masing akan menerima Rp 200.000. Bantuan akan diberikan untuk pedagang, sopir, tukang ojek, biaya transporter dan lainnya,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Ganjar, ada juga usulan bansos 157.795 UKM yang terdampak Covid-19. Bantuan Dinas Ketahanan Pangan sekitar Rp 3,3 miliar untuk petani, Distanbun memberikan bantuan untuk 5.708 kelompok tani dan Disperindag mengusulkan bantuan produk bahan baku industri bagi 3500 IKM.
“Terakhir dari Disporapar yang mengusulkan bantuan sembako bagi 12.586 pelaku pariwisata yang terdampak PPKM. Jadi kira-kira kita siapkan Rp 143,5 miliar. Sudah ada hitungan detilnya seperti itu,” pungkasnya.(tim)
