EDITOR.ID, Pengacara ketenagakerjaan Dallas, Rogge Dunn, mengatakan penerima vaksin corona Pfizer atau Moderna di Amerika Serikat tidak dapat menuntut perusahaan apabila mereka mengalami efek samping parah.
Pemerintah AS kemungkinan besar juga tidak akan memberikan kompensasi untuk risiko kerusakan yang ditimbulkan.
Dilaporkan bahwa pemerintah federal, Kamis (17/12/2020) telah memberi kekebalan hukum kepada Pfizer dan Moderna dengan membebaskan mereka dari tanggung jawab jika terjadi kesalahan yang tidak disengaja dari vaksin buatan mereka.
“Sangat jarang hukum kekebalan menyeluruh disahkan. Perusahaan farmasi biasanya tidak ditawari banyak perlindungan kewajiban di bawah hukum,” kata Dunn.
Selain itu, penerima vaksin juga tidak bisa menuntut Administrasi Makanan dan Obat (FDA) karena telah mengesahkan vaksin untuk penggunaan darurat.
“Anda tidak dapat menuntut FDA karena menyetujui atau tidak menyetujui suatu obat. Itu bagian dari kekebalan kedaulatannya,” kata Profesor di Fakultas Hukum Universitas California Hastings, Dorit Reiss.
Lebih lanjut, Rogge Dunn mengatakan bahwa kekebalan kedaulatan berasal dari raja, merujuk pada hukum Inggris sebelum Revolusi Amerika.
“Anda tidak bisa menuntut raja. Jadi, Amerika memiliki kekebalan kedaulatan, dan bahkan setiap negara memilikinya,” tutur dia.
Menurut Dunn, alasan di balik pemberian kekebalan hukum terletak pada jadwal pengembangan vaksin yang dipercepat.
“Ketika pemerintah berkata, ‘Kami ingin Anda mengembangkan ini (vaksin) empat atau lima kali lebih cepat dari biasanya’, kemungkinan besar pabrik berkata kepada pemerintah, ‘Kami ingin Anda, pemerintah, melindungi kami dari tuntutan hukum jutaan dolar,” kata Dunn.
Vaksin tercepat yang pernah dikembangkan adalah vaksin untuk penyakit gondongan (mumps), dibutuhkan waktu empat tahun sebelum dilisensikan pada 1967.
Sementara vaksin Covid-19 Pfizer dikembangkan delapan bulan untuk penggunaan darurat. Fakta itu telah memicu ketidakpercayaan publik terhadap inokulasi Covid-19 di AS.
Menurut survei terbaru oleh Pew Research Center, sebagaimana dilansir CNN, sekitar 4 dari 10 orang Amerika mengatakan mereka “pasti atau mungkin” tidak akan menerima vaksin. Meski hasil survei ini lebih rendah daripada dua bulan lalu, tapi masih menunjukkan kesenjangan kepercayaan yang besar.
Tak hanya itu, kata Dunn, kekebalan hukum yang diberikan kepada perusahaan farmasi tidak hanya melindungi mereka dari tuntutan hukum, tapi juga membantu menurunkan biaya imunisasi.
