Jakarta, EDITOR.ID,- Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka mendapati masalah masih adanya lansia di Tangerang Selatan yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga BPJS. Masalah ini dikeluhkan oleh warga dalam curhatnya kepada Gibran.
Temuan ini terungkap saat Gibran menampung berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatannya blusukan ke kawasan Tangerang Selatan pada Jumat (9/8/2024). Blusukan itu dilakukan Gibran untuk belanja masalah menjelang pemerintahannya. Putra Presiden Joko Widodo itu didampingi Bacalon Wakil Wali Kota Tangsel Marshel Widianto dan artis Raffi Ahmad
“Tadi sudah ditindaklanjuti terkait beberapa lansia yang belum mendapatkan KIS atau BPJS,” kata Gibran seusai blusukan di Pondok Betung, Tangsel, Jumat (9/8/2024).
Gibran menegaskan kegiatan blusukan yang dia lakukan dengan didampingi Marshel dan Raffi Ahmad semata-mata untuk belanja masalah dari masyarakat.
“Ya kemarin kan kita ke Tangerang untuk ngecek makan siang gratis. Sempat blusukan juga sama Faldo Maldini, hari ini sama Marshel ya di beberapa tempat, beberapa titik, sekali lagi tujuannya untuk belanja masalah,” tutur dia.
Usai Gibran Rakabuming Raka menerima keluhan warga lansia yang tidak mendapatkan layanan KIS dan BPJS, Pemkot Tangerang Selatan bergerak melakukan pengecekan.
Pemkot Tangsel menepis kabar sejumlah lansia di Pondok Betung dan Rengas tidak memiliki KIS maupun BPJS.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangsel Allin Hendalin menugaskan tim untuk melakukan pengecekan di lapangan. Setelah dilakukan pengecekan, didapati lansia atas nama Ibu Nuraini dan Ibu Nunung adalah peserta aktif BPJS Kesehatan dengan status penduduk yang didaftarkan oleh Pemkot Tangsel.
“Setelah dilakukan pengecekan terbukti bahwa informasi tersebut tidak benar adanya,” kata Allin melalui keterangan tertulis, Sabtu (10/8/2024).
“Tim Ngider Sehat yang dibantu oleh Ibu Rineng kader JKN ke lokasi dan dapat dikonfirmasi bahwa saat ini keanggotaan Ibu Nuraini dan Ibu Nunung Binti Sarman dalam keadaan aktif dan beliau berhak mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Ia menyoroti isu yang digulirkan tersebut tidak berdasar. Allin menyayangkan isu tersebut tidak dilakukan kroscek secara mendalam mengenai kebenarannya.
“Jadi Ibu Nuraini peserta aktif PBPU pemerintah per April 2024. Waktu itu anaknya yang ngurus dan sudah disampaikan juga bahwa sudah aktif oleh puskesmas. Tetapi, anaknya memang tidak menyampaikan kepada ibunya, kemarin waktu ditanya anaknya sedang di dalam rumah,” jelasnya.
