Ketua Umum PSI Grace Natalie
EDITOR.ID, Jakarta,- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengusut tuntas tuntas tudingan yang menyebut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno memberi mahar Rp500 miliar kepada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar kedua partai itu memilihnya sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto, seperti disampaikan oleh elite Partai Demokrat.
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menegaskan jika benar tudingan yang dilakukan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief itu, maka akan menjadi keprihatinan bersama.
“Jika pernyataan itu benar, tentu sangat memprihatinkan. Seharusnya untuk pemilihan jabatan publik, tidak ada money politics. Ini merupakan pendidikan politik yang buruk sekaligus pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu,” kata Grace melalui keterangan persnya, Kamis (9/8/2018).
“Seharusnya untuk pemilihan jabatan publik, tidak ada money politics. Ini merupakan pendidikan politik yang buruk sekaligus pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu,†kata Grace.
Menurut Grace, mengacu pada pasal 228 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 praktek tersebut jelas dilarang.
“Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada partai politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden,” terang dia.
Untuk itu, lanjut dia, Bawaslu dan penegak hukum harus segera mengusut tuduhan Andi Arief tersebut.
Karena, apa yang disampaikan Andi Arief, lanjut Grace, merupakan tuduhan yang serius.
“Pihak Partai Demokrat harus bisa menjelaskan apakah tuduhan itu didasarkan bukti atau sekadar ungkapan kemarahan semata,” tegasnya.
Partai politik, ungkap Grace, seharusnya memilih calon wakil presiden yang memiliki integritas dan kapabilitas, bukan karena setoran uang.
Sehingga, rakyat bisa mendapatkan pemimpin yang benar-benar mampu menjalankan pemerintahan sesuai yang diharapkan.
“Rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang berintegritas dan cakap. Bukan yang sekadar bisa membagi-bagi uang atau yang bersedia menerima suap,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wasekjen Demokrat, Andi Arief menyebut Sandiaga Uno memberi PAN dan PKS Rp500 miliar untuk mengamankan posisinya sebagai cawapres.
Namun, pernyataan Andi itu langsung dibantah Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani.
“Saya rasa itu tidak benar,” tegas Muzani. (tim)
