EDITOR.ID, Jakarta,- Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Edi Winarto menyerukan agar aparat kepolisian tidak segan untuk menangkap penyebar berita bohong (hoaks) di media sosial meski ia salah satu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Menyebarkan berita bohong (hoaks) adalah perbuatan kejahatan diatur dalam undang-undang informasi transaksi elektronik, maka tidak boleh ada yang kebal hukum dalam kasus berita bohong yang disebarkan oknum dalam informasi yang disebar menyebut Ratna Sarumpaet dianiaya sekelompok orang,” ujar calon anggota legislatif DPRD Tangerang Selatan Dapil 2 ini di Jakarta, Rabu (3/10/2018)
Edi Winarto mendesak polisi mengusut para pelaku yang menyebarkan berita tersebut hingga menimbulkan tanggapan negatif dari sejumlah pihak terhadap pemerintah dan upaya penegakan hukum.
“Berita tersebut sengaja disebarkan untuk membentuk persepsi bahwa pemerintahan saat ini lemah dari sisi hukum dan tidak memberi rasa aman, padahal opini yang dibangun itu tidak didasari oleh fakta hanya rekayasa kebohongan, namun sempat menimbulkan keresahan di masyarakat karena kemudian menimbulkan sikap saling mencurigai,” katanya.
Ditempat terpisah, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate meminta salah satu pimpinan DPR RI mempertanggungjawabkan cuitannya terkait penyebaran berita bohong penganiayaan Ratna Sarumpaet. Karena, Ratna mengakui kabar penganiayaan itu hanya bualan.
“Salah satu pimpinan DPR RI bertanggung jawab terhadap pernyataannya. Makanya kita sampaikan supaya aparat mengambil tindakan terhadap yang seperti ini,” kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (3/10/2018)
Johnny menegaskan penyebaran berita bohong tak boleh dibiarkan. Apalagi, penyebaran dilakukan salah satu pimpinan lembaga negara. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja ini menilai tindakan itu merusak demokrasi.
“Jangan dibiarkan ini jangan karena anggota DPR, pimpinan DPR, parpol membuat isu semaunya yang merusak demokrasi. Menebar hoaks dan tidak merasa bersalah,” jelasnya.
Pimpinan DPR seharusnya memiliki tanggung jawab politik dan moral saat mengeluarkan pernyataan ke publik. Pimpinan DPR seharusnya menelaah terlebih dulu informasi yang diterima sebelum disebarkan.
“Tokoh-tokoh seperti ini harus menginstrokpeksi diri,” pungkasnya.
Aktivis Ratna Sarumpaet mengaku berbohong mengenai kabar penganiayaan terhadap dirinya di Kota Bandung. Ia memastikan potret muka lebam yang sempat beredar di media sosial itu diakibatkan operasi plastik yang dijalaninya. (tim)
