EDITOR.ID, Jakarta,- Pelantikan Sekretaris Utama Lemhamnas Komjen Pol Muhammad Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat menuai pro kontra. Tak kurang, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memprotes pelantikan tersebut. SBY mengirim pesan melalui akun twitternya menyindir kebijakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo “ngotot” melantik mantan Deputi Operasional Kapolri ini.
Berikut isi cuitan Presiden ke-6 RI itu di akun Twitternya: “Saya perhatikan, banyak penguasa yang lampaui batas sehingga cederai keadilan dan akal sehat. Mungkin rakyat tak berdaya, tapi apa tidak takut kpd Tuhan, Allah SWT? *SBY*,”
Cuitan SBY ini diposting sekitar hari Senin pukul 12.00 WIB. Melalui Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, Partai Demokrat menjelaskan latar belakang postingan SBY tersebut.
Ferdinand Hutahaean menjelaskan, pelantikan polisi aktif sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat Komjen Pol M Iriawan menjadi latar belakang cuitan SBY. “Penunjukan Iwan Bule sebagai Pj Gubernur Jabar yang potensi melanggar UU,” ujar Ferdinand sebagaimana dilansir dari detikcomm Senin (18/6/2018).
SBY menyebut ‘penguasa’ sebagai objek keprihatinannya. Siapa gerangan sosok atau pihak penguasa yang dimaksud SBY?
“Jadi tidak perlu ditanyakan penguasa yang mana, penguasa jelas siapa orangnya siapa partainya,” ujar Ferdinand.
Menurut Ferdinand ada dua peristiwa politik yang menjadi alasan pernyataan SBY via Twitter itu.
Pertama, soal pelantikan Komjen Pol Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Kedua, soal Pilkada Jawa Timur.
“Tweet tersebut dasarnya adalah laporan-laporan yang diterima oleh SBY saat tiba tadi di Jawa Timur dalam rangka penguatan suara dan pemenangan Pilkada Jatim, yang mana Demokrat mengusung dan mendukung pasangan Khofifah dan Emil Dardak,” kata Ferdinand.
Pasangan calon Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak diusung Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, Partai NasDem, dan Partai Hanura. SBY mendapat laporan pihak penguasa telah mencurangi pihak Khofifah-Emil. Padahal seharusnya pihak penguasa mampu menjaga netralitas di pilkada.
“Laporan yang diterima saya dengar sendiri karena saya mendampingi SBY di Jawa Timur bahwa tampaknya ada tangan-tangan dari penguasa yang turut bekerja dengan tidak menjaga netralitas aparat negara. SBY mendapat laporan bahwa pasangan Kofifah seperti dikerjai oleh tangan-tangan kekuasaan. Maka itu, kami akan cari kebenarannya dan akan berupaya menghentikan upaya-upaya tidak netral tersebut,” kata Ferdinand.
“Aparat tidak netral dan cenderung berpihak ke pasangan yang didukung penguasa,” kata dia. (tim)
