Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Sunrizal, SE,MM, CFE, CFrA, membuka secara resmi seminar sehari tentang Sistem Manajamen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 yang diselenggarakan oleh Indo Research dan Study bekerja sama dengan media online Indonews.id, di Balai Sarwono, Jalana Madrasah14 Cilandak, Kemang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (2/5). (Foto: ist)
Seminar Indo Research dan Study bekerja sama dengan media online Indonews.id, mengkampanyekan Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk cegah dan hindari Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
EDITOR.ID, Jakarta,- Guna mencegah tindak pidana korupsi dan penyuapan, Indo Research dan Study bekerja sama dengan media online Indonews.id, menggelar Seminar sehari tentang Sistem Manajamen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016.
Acara secara resmi dibuka Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Sunrizal, SE,MM, CFE, CFrA.
Dalam pidato pembukaan, Sunrizal mengatakan penindakan korupsi telah menimbulkan biaya yang sangat besar. Karena itu, baik KPK, Kepolisian, Kejaksaan maupun pihaknya saat ini fokus pada upaya pencegahan korupsi. Oleh karena itu saatnya penyelenggara mengubah mindset dalam menjalankan tugas dan kewenangannya lebih transparan, jujur dan bertanggung jawab.
“Karena itu seminar yang digelar hari ini fokus pada bidang pencegahan yang bisa dilakukan oleh semua kementerian dan organisasi lain dengan misalnya membuat rambu-rambu dan sistem organisasi yang baik,†ujarnya di hadapan peserta di Balai Sarwono, Jalana Madrasah14 Cilandak, Kemang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2019).
Sunrizal mengatakan, dalam pencegahan banyak yang dilakukan agar membentuk lingkungan pengendalian yang baik.
“Dengan struktrur yang tepat dan di tempat yang benar maka kita bisa menyusun sebuah strategi yang benar. Setelah itu melakukan analisis risiko, melakukan monitoring dan evaluasi secara terus-menerus,†ujar Sunrizal yang selama 20 tahun bekerja sebagai auditor di BPN tersebut.
Khusus terkait korupsi di ATR/BPN, katanya, banyak terjadi mark-up pengadaan barang dan jasa. Ini terjadi karena dananya sangat besar. Disamping itu, pemerintah saat ini sedang fokus pada pembangunan infrastruktur.
Selain itu, katanya, ada juga kasus terkait dengan penyalahgunaan wewenang. Hal ini misalnya terjadi dalam kasus mutasi, dan promosi jabatan.
Kasus korupsi lainnya yaitu terjadi dalam hal pelayanan. Hal itu biasanya terkait dengan kecepatan pelayanan dari penyelenggara negara, efisiensi yang selalu berhubungan dengan kekuatan duit. Karena itu, katanya, di Kementerian ATR/BNP, pihaknya menggratiskan kegiatan pelayaanan seperti misalnya dalam pembuatan sertifikat.
