EDITOR.ID, Jakarta,- Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Edi Winarto menyayangkan adanya nuansa politis dalam gelaran Munajat 212 di lapangan Monas, Jakarta. Bentuk “kampanye” politik yang diindikasikan itu adalah teriakan 02 saat Ketua Umum Partai Politik PAN Zulkifli Hasan tampil berpidato soal pilihan Presiden.
“Sangat tidak elok jika digaungkan ke publik bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan agama yakni doa dan dzikir bermunajat kepada Allah SWT tapi disusupi kepentingan kampanye politik, ini sangat tidak mendidik rakyat dan telah mencemari proses Pemilu,” ujar Edi Winarto yang juga Calon Legislatif DPRD Tangerang Selatan Dapil Pamulang ini dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (23/2/2019)
Edi Winarto mendesak Bawaslu agar bersikap tegas terhadap kampanye yang menggunakan kegiatan keagamaan padahal dalam UU Pemilu jelas diatur kampanye dengan menggunakan sarana kegiatan keagamaan hal dilarang.
“Jauh-jauh hari penyelenggara acara yakni MUI DKI Jakarta menjamin bahwa acara ini murni kegiatan doa dan kegiatan keagamaan, tapi dalam kenyataannya diisi ceramah oleh tokoh-tokoh politik dari kubu paslon tertentu, bicara isu Capres dan mengarah pada mendukung salah satu paslon,” keluh Edi Winarto.
Bawaslu sendiri kini sedang mengkaji ada-tidaknya unsur kampanye pada Munajat 212.
Pose jari termasuk penyebutan angka jadi sorotan. Ada teriakan ‘nomor dua’ menggema dari massa yang hadir pada Kamis (21/2/2019) malam itu. Massa merespons pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan terkait gelaran pilpres.
Zulkifli, yang diberi kesempatan menyampaikan sambutan, berbicara mengenai kedaulatan negara dipegang rakyat. Zulkifli menyinggung soal persatuan dan presiden.
“Persatuan nomor satu, soal presiden…,” ucap Zulkifli.
“Nomor dua!” jawab massa menimpali.
Setelah turun dari panggung, Zulkifli menegaskan soal demokrasi Pancasila bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.
“Kita milih pemimpin, milih presiden, wakil rakyat setiap lima tahun. Itu sesuatu biasa memilih antar kita, bukan perang. Bukan melawan Belanda, maka harus jaga persatuan damai,” ujar Zulkifli.
Pernyataan Ketua Umum PAN soal pilihan Capres kemudian dijawab massa dengan kata-kata 02 menjadi perhatian dan sorotan. Bawaslu kemudian menyelidiki adanya unsur kampanye dalam gelaran acara Munajat 212 di Monas ini.
“Jadi sementara ini saya sama teman-teman masih mengumpulkan hasil pengawasan teman-teman pengawas kelurahan, Panwas kecamatan, Bawaslu kota. Saya lagi minta mereka ini hasil pengawasannya seperti apa,” ujar anggota Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin saat dihubungi, Jumat (22/2/2019).
Burhan menjelaskan beberapa bukti yang dikumpulkan Bawaslu DKI terkait acara Munajat 212. Bawaslu akan mengumpulkan bukti berupa ada-tidaknya alat peraga kampanye hingga memeriksa isi pidato yang disampaikan beberapa tokoh.
“Mengumpulkan bukti-bukti semua terkait pengawasan, apakah ada pidato yang mengarah ke kampanye, misalnya, atau adakah atribut kampanye dan sebagainya itu masih saya kumpulin,” kata Burhan.
Bukti-bukti itu selanjutnya akan dijadikan bentuk temuan Bawaslu untuk diproses. Burhan juga mempersilakan masyarakat yang menganggap ada pelanggaran dan memiliki bukti untuk melapor.
“Kalau memang dalam hasil penelusuran dan pengawasan kami ada dugaan, itu akan menjadi temuan,” kata Burhan.
Sedangkan Wakil Ketua DPR yang juga Waketum Gerindra Fadli Zon menyebut sambutan Zulkifli masih dalam batas normal.
“Saya kira masih dalam batas-batas yang sangat normal, ya. Beliau menyampaikan apalagi masih dalam kerangka negara mengutip konstitusi kita dan sebagainya. Saya kira semua dalam batas-batas yang sangat wajar dan menurut saya begitulah,” ujar Fadli.
Sebelumnya Ketum MUI nonaktif KH Ma’ruf Amin memberikan peringatan kepada MUI DKI Jakarta terkait acara malam munajat 212 yang digelar di Monas. Ma’ruf meminta tidak boleh ada yang menjadikan MUI sebagai kendaraan politik. MUI DKI menegaskan acara munajat 212 bukan acara politik.
“Kalau munajatnya sih nggak jadi masalah, yang penting jangan jadi kendaraan politik, dan jangan mempolitisasi MUI,” ujar Ma’ruf di kediamannya, Rumah Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2019).
Soal 212 ini, Ma’ruf menegaskan seharusnya sudah selesai. Sebab, aksi 212 pada 2 Desember 2016 itu dilakukan sebagai aksi dari kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Ada-tidaknya unsur kampanye pada Munajat 212 masih diselidiki Bawaslu DKI Jakarta. Bawaslu DKI masih mengumpulkan bukti-bukti.
Peringatan Maaruf Amin dibantah Ketua MUI DKI Jakarta Munahar Muchtar. “Itukan cuma penafsiran. Niat kita cuma satu, bermunajat. Dari awal sudah kami sampaikan MUI DKI punya hajat melaksanakan senandung selawat dan doa. Makanya acara dari awal sampai akhir, kita bermunajat. Ada sedikit masukan begitu, dari awal kita kan nggak ada berpolitik. Makanya nggak ada atribut partai yang ada di dalam,” ujar Ketua MUI DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar kepada wartawan, Jumat (22/2/2019) malam.
Munahar mengatakan tidak ada satupun atribut politik dalam acara munajat 212 pada Kamis (21/2) malam. Ia pun menegaskan sikap MUI DKI Jakarta netral dalam Pemilu 2019.
“Insyaallah kami netral, kami nggak pernah dalam rapat memerintahkan pilih apa, nggak. Kami persilakan, secara individu kami tidak mengharuskan ke sana atau ke situ, nggak. Kalau MUI adanya tetap di tengah-tengah,” kata Munahar.
Sejumlah tokoh politik hadir dalam munajat 212. Mereka antara lain Ketum PAN Zulkifli Hasan, Waketum Gerindra Fadli Zon, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Presiden PKS Sohibul Iman, Neno Warisman, hingga Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais. (tim)
